Revisi PP Minerba Rampung Dalam 3 Pekan

Bandar Judi Bola Terpercaya Jakarta – ‎Revisi Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ditargetkan rampung paling lambat dalam tiga pekan ke depan. Salah satu poin revisi itu tetap melarang mineral mentah ( ore ) diekspor. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kajian revisi PP 1/2014 telah diserahterimakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dia bilang revisi tersebut bisa segera rampung di bawah kepemimpinan Jonan. “PP Minerba itu saya kira dalam 2 sampai 3 minggu ke depan, oleh Pak Jonan akan selesai. Tadi sudah saya timbang terimakan,” kata Luhut usai Serah Terima Jabatan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/10). Luhut menuturkan revisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kebijakan sektor minerba saat ini. Bijih mineral tetap dilarang untuk diekspor. Meski sebelumnya ada wacana untuk mengizinkan bijih nikel kadar rendah dan bauksit diberikan kembali izin ekspor. Hasil kajian menyatakan ada 22 proyek pabrik pemurnian mineral (smelter) senilai US$ 5 miliar yang sedang dikerjakan di Indonesia. Tak hanya itu, industri Tiongkok yang selama ini mengimpor produk ini, juga telah membangun smelter hingga industri turunannya di Indonesia. “Kalau menyangkut bijih nikel dan bauksit kami sudah selesai,” tuturnya. Lebih lanjut Luhut mengungkapkan mineral hasil pengolahan alias konsentrat masih dipertimbangkan mendapatkan relaksasi ekspor di 2017 mendatang. Dia menyebut relaksasi itu bertujuan agar pembangunan smelter bisa segera rampung. Namun dia belum bisa memastikan berapa lama relaksasi tersebut diberikan. “Nanti Pak Jonan akan menghitung. Tim sedang menghitung memberikan ruang berapa tahun dibutuhkan untuk membangun satu smelter,” ujarnya. Ekspor mineral mentah sudah dilarang sejak 11 Januari 2014 silam atau lima tahun sejak diundangkanya Undang-Undang Minerba. Namun pemerintah masih memberi kesempatan bagi mineral hasil pengolahan alias konsentrat untuk diekspor hingga 2017. Batas waktu selama tiga tahun itu agar pelaku usaha bisa memiliki waktu yang cukup untuk membangun smelter. Pada 11 Januari 2017 merupakan batas akhir izin ekspor konsentrat tersebut. Artinya hanya mineral hasil pemurnian saja yang diizinkan ekspor. Namun hingga jelang pemberlakuan kebijakan tersebut pembangunan smelter belum signifikan. Ada yang baru mencapai 30 persen, bahkan ada yang berhenti proyeknya. Hal itu disebabkan oleh lemahnya harga komoditas pertambangan. Kondisi tersebut memukul arus kas perusahaan tambang sehingga berdampak pada proyek smelter. Rangga Prakoso/FMB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu