Setya Novanto Berhak Kembali Pimpin DPR

Angka Keluar Hongkong Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinilai memiliki hak yang dijamin Konstitusi untuk kembali memimpin DPR. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, meniadakan hambatan baik secara hukum maupun etika. Dengan demikian, sepanjang pengajuan Setya Novanto untuk menduduki kembali kursi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin dilakukan sesuai mekanisme internal Partai Golkar, serta sesuai ketentuan UU dan tata tertib DPR, tidak ada lagi ganjalan baginya. Hal tersebut tinggal menunggu digelarnya sidang paripurna DPR membacakan surat pengajuan dari DPP Partai Golkar. Demikian disampaikan pengamat politik Said Salahuddin dan Lucius Karus secara terpisah, Kamis (24/11) dan Jumat (25/11). “Sepanjang pengusulan Novanto dilakukan sesuai peraturan organisasi Partai Golkar, tidak ada hambatan bagi dirinya untuk diusulkan menjabat kembali Ketua DPR. Ini tentu juga harus melalui mekanisme sidang paripurna di DPR,” jelas Said. Apabila paripurna menyepakati, Novanto bisa mengambil alih jabatan Ketua DPR dari Ade Komarudin. “Ini merujuk Pasal 87 ayat (2) huruf d UU MD3, bahwa Ketua DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya. Kalau pengusulan Novanto sebagai calon Ketua DPR untuk kedua kalinya ini dilakukan berdasarkan mekanisme yang benar, Pak Ade tentu harus tunduk pada keputusan partai. Apalagi, tidak ada hambatan hukum dari sisi Novanto,” jelasnya. Setya Novanto sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR menyusul persidangan etik oleh MKD dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait PT Freeport Indonesia. Persidangan kasus yang lebih dikenal dengan kasus “Papa Minta Saham” yang berlangsung Desember 2015 tersebut, didasarkan pada laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu, Sudirman Said. Sebagai alat bukti persidangan adalah rekaman percakapan Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid. Namun, belakangan Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa tidak semua pihak dapat melakukan perekaman yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Alhasil, bukti rekaman yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin tersebut dinilai tidak sah. Atas putusan MK tersebut, MKD lantas memulihkan nama baik Setya Novanto. Sementara itu, pengamat politik dari Formappi, Lucius Karus mengatakan, Partai Golkar harus segera mengeliminasi kasus ini supaya tidak memicu perdebatan panjang. Caranya, meminta semua pihak yang terkait harus duduk bersama dan membicarakan langkah apa yang terbaik untuk partai. “Untuk hindari konflik, DPP Partai Golkar segera memanggil Ade Komarudin, membicarakan bersama soal rencana pergantiannya. Jika dia bersedia mundur, langkah untuk Setya Novanto menjadi Ketua DPR akan berjalan mulus,” katanya. Lucius mengatakan, reposisi atau pergantian personel yang menempati posisi Ketua DPR adalah hal yang biasa dan sepenuhnya hak partai pengusung, dalam hal ini hak Partai Golkar. Tetapi, harus ada alasan yang kuat. Karena UU mengatur soal pergantian pimpinan DPR bisa dilakukan kalau yang bersangkutan meninggal dunia, diberhentikan, atau mengundurkan diri. Yustinus Paat/Hotman Siregar/ALD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu