Kisruh Reklamasi, Pengamat: Ahok Tak Paham Aturan!

Rimanews – Pengamat Kebijakan Publik, Paiman Raharjo, menilai kisruh reklamasi teluk Jakarta disebabkan ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memahami peraturan yang ada. “Gubernur Ahok berpedoman pada Kepres No. 52 tahun 1995 tentang kewenangan Gubernur DKI dalam melakukan reklamasi dan aturan tata ruang pantai Utara Jakarta, padahal Kepres No. 52 tersebut telah dibatalkan dengan terbitnya Kepres No. 54 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah Jabotabek,” ungkap Paiman, Rabu (20/4/2016). Baca Juga Partai Pendukung Tidak Lagi All Out Menangkan Ahok Revolusi Diam-Diam dari Petamburan Jaksa Agung Sebut Kasus Ahok Luar Biasa Ahok Traktir Warga Cipete Minum Es Goyang Kejagung Dinilai Tak Serius Kaji Berkas Ahok Di samping itu, kata dia, ada Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 tentang kewenangan izin reklamasi ada pada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu ada UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. “Seharusnya Gubernur DKI mengacu pada aturan yang baru dan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi,” tuturnya. Di samping mengacu pada aturan, sambung Paiman, Gubernur DKI harusnya mengacu pada analisis lingkungan yang akan memiliki dampak kerusakan ekosistem dan lingkungan di wilayah teluk Jakarta. Selain itu, kata dia, dampak ekonomi bagi para nelayan di sekelilingnya. “Jadi sudah tepat pemerintah pusat memberhentikan sementara proyek reklamasi tersebut, sampai persyaratan administrasi, analis kajian lingkungan dan ijin-ijinnya selesai. Serta kejelasan payung hukum tentang kewenangan reklamasi di tangan pusat atau daerah. Semua pihak harus sabar, lebih baik kita serahkan penyelesaian kepada pemerintah dan lembaga hukum, agar masalah reklamasi ini tidak melebar kemana-mana,” pungkasnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : reklamasi teluk jakarta , Ahok , politik , Nasional

Sumber: RimaNews